Menag kualitas pelayanan haji 2013 harus di tingkatkan


kualitas pelayanan

Jakarta, 9/8 (Sinhat) - Sekjen Kemenag Bahrul Hayat minta jajaran kementerian tersebut untuk mengoptimalkan pelayanan publik dengan biaya yang terjangkau, efisien, aman dan mudah diakses dengan memanfaatkan infrastruktur jaringan dan sistem informasi guna mewujudkan e-Government.
Di era keterbukaan informasi dewasa ini, sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,  fungsi dan peran kehumasan sangat penting karena masyarakat punya hak untuk menuntut transparansi kebijakan, penggunaan anggaran dan program yang dilakukan pemerintah, kata Bahrul Hayat dalam sambutannya ketika membuka Rakornas Informasi dan Humas Kementerian Agama di Jakarta, Kamis petang.
Hadir pada Rakornas tersebut para pejabat eselon I dan II dan seluruh Kanwil Kemenag. Rakornas itu sendiri berlangsung 9 - 11 Agustus 2012. Pada kesempatan itu Bahrul mengingatkan bahwa  dewasa ini lingkungan yang cepat berubah menuntut semua untuk menyesuaikan pola pikir dan pola kerja yang efisien, transparan dan akuntabel. Humas dalam organisasi pemerintahan merupakan bagian yang menyatu dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Dalam kaitan dengan kerja Humas, ia mengatakan, penguasaan teknologi komunikasi dan informasi -- yang dikenal ICT (Information Communication dan Technology) - merupakan hal mutlak. Melalui ICT dapat memberikan ruang untuk mengorganisasikan segala kegiaan melalui cara baru, inovatif, instant, transparan, akurat dan tepat waktu. Seluruh aktivitas tak dapat lepas dari urusan teknologi inforamsi dan komunikasi. Sebagai contoh penggunaan telepon genggam dengan layar fitur tambahan yang berada pada alat komunikasi tersebut.
Dan penggunaan media kominikasi online seperti wabesite dan portal, menurut Bahrul, merupakan alat (tools) yang ampuh dan efektif untuk menangani terjadinya "current issue", baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu, jajaran Kemenag diharapkan mampu secara mandiri mengelola perangkat ICT guna mendukung e-Government pada satuan kerja masing-masing.
Pelaksanaan e-Government, menurut dia, merupakan suatu upaya pemerintah membenahi dan mengembangkan sistem inforamsi pemerintahan yang terintegrasi secara utuh melalui dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga semua sistem inforamsi dapat diakses oleh masyarakat secara cepat dan mudah.
Kemenag sendiri, lanjut dia, menempatkan teknologi informasi sebagai "competitive ede", yaitu tidak sekedar pendukung pelayanan publik, tetapi juga sebagai pencipta layanan publik menuju "good governmence" yang berbasis teknologi informasi. Dan dalam lima tahun terakhir kementerian tersebut telah membangun infrastruktur jaringan internet dan internet yang mengintegrasikan sebagai satuan kerja di lingkungan Kemenag pusat dan daerah untuk meminimalisasi terjadinya kesenjangan digital (digital devide) yang masih banyak terjadi pada satker di daerah.
Untuk itu, katanya, ada beberapa hal yang harus dipahami terkait dengan pemanfaatan infrastruktur jaringan dan sistem informasi di Kemenag guna mendukung terwujudnya e-Goverment, yaitu mengintgrasikanseluruh infrastruktur sistem informasi, data (content) dan aplikasi. Arti luas integrasi informasi adalah standarisasi bentuk layanan informasi publik agar mudah diakses masyarakat luas.
Hal lainnya mengintegrasikan infrastruktur jaringan, penggunaan e-mail Kemenag, pemanfaatan LPSE untuk meminimalisir terjadinya KKN antara pengguna dan penyedia barang. Tak kalah penting keamanan jaringan sistem informasi itu sendiri. Untuk itu ia pun berharap para pimpinan satuan kerja dapat berperan aktif menjadi bagian dari agen perubahan (agen of change) dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat.
Ia mengakui banyak kemajuan yang dicapai dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama, pendidikan agama dan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, kerukunan umat beragama dan tata kelola pemerintahan yang baik belum diketahui masyarakat dengan baik. Sebaliknya, berita miring cepat meluas. Karena itu, Bahrul minta agar Humas selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan Kemenag.
"Pada setiap kegiatan, komunikasi dan publikasi media pada semua unit kerja Kemenag wajib dikoordinasikan dengan unit yang menangani kehumasan," pinta Bahrul Hayat.(ess)
sumber  :http://haji.kemenag.go.id/index.php/subMenu/informasi/berita/detailberita/183
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori biaya haji / daftar Haji 2013 / Haji Plus 2013 / keutamaan haji / Paket Haji dengan judul Menag kualitas pelayanan haji 2013 harus di tingkatkan. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://pakethaji2013.blogspot.com/2013/02/menag-kualitas-pelayanan-haji-2013.html. Terima kasih!
Ditulis oleh: Unknown - Jumat, 22 Februari 2013

Belum ada komentar untuk "Menag kualitas pelayanan haji 2013 harus di tingkatkan"

Posting Komentar